Diperbarui: 11 November 2026
Izin edar BPOM untuk kosmetik disebut notifikasi kosmetik. Pengajuannya dilakukan secara online di sistem notifikasi BPOM dalam dua tahap: mendaftarkan badan usaha sebagai pemohon, lalu mendaftarkan setiap produk. Biaya resminya berupa PNBP per item produk, dan nomor notifikasi yang terbit berlaku 3 tahun. Brand yang produksinya dimaklonkan tetap bisa menjadi pemohon dengan melampirkan perjanjian kontrak produksi dengan pabrik bersertifikat CPKB.
Artikel ini membahas syarat, alur, biaya, dan lama proses untuk produk kosmetik dan skincare. Produk pangan olahan dan suplemen memakai jalur registrasi BPOM yang berbeda.
Tentang Izin Edar BPOM
Notifikasi adalah pemberitahuan resmi kepada BPOM bahwa sebuah produk kosmetik akan diedarkan di Indonesia. Produk yang sudah dinotifikasi mendapat nomor notifikasi berformat NA diikuti 11 digit angka (contoh: NA18xxxxxxxxx) untuk produk buatan Asia, termasuk produk dalam negeri. Nomor inilah yang dicek konsumen di situs atau aplikasi BPOM.
Aturan teknisnya tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Satu nomor notifikasi berlaku untuk satu produk; varian warna atau varian lain dihitung sebagai item tersendiri.
Syarat untuk Mengurus Izin BPOM
BPOM membagi pemohon menjadi tiga kelompok. Dokumen yang diminta berbeda untuk tiap kelompok:
| Jenis pemohon | Contoh | Dokumen utama |
|---|---|---|
| Industri kosmetik | Pabrik yang memproduksi sendiri | NIB, identitas pimpinan, NPWP, sertifikat CPKB, surat pernyataan bermaterai, sertifikat merek atau perjanjian lisensi merek (bila ada) |
| Badan usaha dengan kontrak produksi (maklon) | Pemilik brand yang produksinya di pabrik maklon | NIB, identitas pimpinan, NPWP, izin usaha, surat rekomendasi dari UPT BPOM setempat, perjanjian kontrak produksi dengan industri ber-CPKB yang disahkan notaris, penanggung jawab teknis Dokumen Informasi Produk (DIP), sertifikat merek (bila ada) |
| Importir | Distributor produk luar negeri | NIB, surat penunjukan keagenan, surat kontrak/LoA dengan produsen, Certificate of Free Sale (untuk produk non-ASEAN) atau sertifikat GMP (produk ASEAN), penanggung jawab teknis DIP |
Daftar lengkap dan versi terbaru persyaratan selalu mengacu pada ketentuan di laman resmi BPOM.
Tahapan Mengurus Izin BPOM
1. Siapkan legalitas badan usaha
Pastikan perusahaan sudah memiliki NIB melalui OSS dan dokumen pendukung sesuai jenis pemohon. Untuk brand maklon, tanda tangani perjanjian kontrak produksi dengan pabrik yang memiliki sertifikat CPKB.
2. Daftarkan akun pemohon
Buat akun perusahaan di sistem notifikasi BPOM, lengkapi data badan usaha, lalu unggah dokumen. BPOM akan memverifikasi data pemohon sebelum produk bisa didaftarkan.
3. Siapkan data produk dan Dokumen Informasi Produk (DIP)
Data yang disiapkan meliputi nama produk, kategori, formula lengkap beserta kadar bahan, desain label/kemasan, serta klaim yang akan dicantumkan. DIP berisi data mutu dan keamanan produk dan wajib disimpan oleh pemohon.
4. Ajukan notifikasi per produk dan bayar PNBP
Isi formulir notifikasi untuk setiap produk, lalu lakukan pembayaran PNBP sesuai jumlah item. Setiap varian dihitung sebagai item terpisah.
5. Evaluasi dan terbit nomor notifikasi
BPOM mengevaluasi pengajuan. Hasilnya bisa disetujui, diminta klarifikasi (konfirmasi), atau ditolak. Jika diminta klarifikasi, pemohon perlu melengkapi data dalam batas waktu yang ditentukan. Bila disetujui, nomor notifikasi terbit dan produk boleh diedarkan.
Biaya Mengurus Izin BPOM
Biaya resmi notifikasi kosmetik adalah PNBP yang dibayarkan per item produk. Tarifnya kini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 yang menggantikan PP Nomor 32 Tahun 2017:
| Asal produksi | Tarif PNBP notifikasi |
|---|---|
| Diproduksi di negara ASEAN (termasuk Indonesia) | Rp500.000 per item |
| Diproduksi di luar ASEAN | Rp1.500.000 per item |
PP 15/2026 juga memberi keringanan tarif tertentu bagi usaha mikro dan kecil. Cek ketentuan yang berlaku untuk usaha Anda di laman resmi BPOM sebelum mengajukan. Di luar PNBP, biaya lain biasanya berasal dari penyiapan dokumen, desain label, dan jasa pendampingan bila menggunakan pihak ketiga.
Estimasi Waktu Mengurus Izin BPOM
Lama proses tidak bisa dipastikan sama untuk setiap produk. Waktunya bergantung pada kelengkapan dokumen pemohon, kesesuaian formula dan label, serta ada tidaknya permintaan klarifikasi dari BPOM. Waktu layanan resmi untuk tiap tahap mengacu pada ketentuan yang dipublikasikan BPOM. Cara paling efektif mempercepat proses adalah menyiapkan dokumen pemohon, formula, dan desain label dengan benar sejak awal.
Setelah terbit, nomor notifikasi berlaku 3 tahun dan perlu diperbarui sebelum masa berlakunya habis.
Kesalahan yang Sering Membuat Pengajuan Tertunda
- Kadar bahan dalam formula tidak sesuai batas yang diizinkan atau memakai bahan yang dilarang.
- Klaim di label berlebihan, misalnya klaim menyembuhkan penyakit yang termasuk klaim obat.
- Desain label belum mencantumkan informasi wajib seperti nama produk, kegunaan, cara pakai, komposisi, nomor bets, dan tanggal kedaluwarsa.
- Perjanjian kontrak produksi dengan pabrik maklon belum disahkan atau masa berlaku sertifikat CPKB pabrik terlalu pendek.
Sebelum membeli atau mengedarkan produk, konsumen dan reseller juga bisa memastikan nomor notifikasi lewat panduan cara cek BPOM scan barcode.
Baca juga: peraturan BPOM tentang kosmetik dan cara daftar BPOM kosmetik rumahan.
Peran Pabrik Maklon dan Pemilik Brand
| Pihak | Peran dalam pengurusan izin BPOM |
|---|---|
| Pemilik brand | Menyiapkan badan usaha dan merek, menentukan konsep produk, nama, klaim, dan desain label; dapat menjadi pemohon notifikasi dengan perjanjian kontrak produksi. |
| Pabrik maklon (industri kosmetik ber-CPKB) | Mengembangkan dan memproduksi formula sesuai standar CPKB, menyediakan data teknis produk, serta perjanjian kontrak produksi yang dibutuhkan pemohon. |
Bagi pemilik brand yang belum memiliki pabrik, jalur yang paling umum adalah maklon. CISAS sebagai industri kosmetik ber-CPKB menyediakan layanan pendukung berupa pengurusan notifikasi BPOM dan sertifikasi Halal untuk produk yang diproduksi bersama CISAS, sehingga formula, dokumen, dan label disiapkan sejak awal agar sesuai ketentuan. Pelajari alurnya di halaman jasa maklon skincare atau hubungi tim CISAS untuk konsultasi.
Pertanyaan Umum (FAQ)
1. Apa nama izin edar BPOM untuk kosmetik?
Izin edar kosmetik disebut notifikasi kosmetik. Produk yang sudah dinotifikasi mendapat nomor notifikasi berformat NA diikuti 11 digit angka untuk produk buatan Asia, termasuk Indonesia.
2. Berapa biaya izin BPOM kosmetik per produk?
Biaya resminya berupa PNBP per item. Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2026, tarifnya Rp500.000 per item untuk produk yang diproduksi di negara ASEAN dan Rp1.500.000 per item untuk produk dari luar ASEAN. Setiap varian dihitung sebagai item terpisah.
3. Berapa lama proses notifikasi BPOM kosmetik?
Lamanya bergantung pada kelengkapan dokumen pemohon, kesesuaian formula dan label, serta ada tidaknya permintaan klarifikasi dari BPOM. Waktu layanan resmi tiap tahap mengacu pada ketentuan yang dipublikasikan BPOM.
4. Apakah brand maklon bisa mengurus BPOM atas nama sendiri?
Bisa. Badan usaha pemilik brand dapat menjadi pemohon dengan melampirkan perjanjian kontrak produksi yang disahkan notaris dengan pabrik kosmetik bersertifikat CPKB, serta dokumen pendukung lain yang disyaratkan BPOM.
5. Berapa lama izin BPOM kosmetik berlaku?
Nomor notifikasi kosmetik berlaku 3 tahun dan perlu diperbarui sebelum masa berlakunya habis agar produk tetap boleh diedarkan.
