Memahami peraturan BPOM tentang kosmetik menjadi langkah penting bagi setiap pelaku industri kecantikan. Regulasi ini memastikan produk yang beredar tidak berisiko, efektif, dan sesuai standar kesehatan. Dengan pengetahuan yang tepat, risiko hukum dan reputasi negatif dapat diminimalkan.
Baca Juga: 15 Ide Nama Brand Skincare yang Unik dan Mudah Diingat
Alasan Pentingnya Memahami Regulasi BPOM Kosmetik
Memahami regulasi BPOM menjadi fondasi penting bagi setiap pelaku industri kecantikan yang ingin menghadirkan produk aman dan dipercaya konsumen. Aturan ini memastikan setiap kosmetik yang beredar telah melalui proses yang tepat, mulai dari pemilihan bahan, formulasi, hingga kelayakan penggunaan. Tanpa pemahaman yang memadai, risiko pelanggaran hukum dan keluhan konsumen bisa semakin besar.
Regulasi BPOM juga membantu brand merancang produk yang tidak hanya menarik secara tampilan, tetapi juga tidak berisiko dari segi kandungan. Banyak bahan aktif yang perlu dipantau konsentrasinya agar tidak menimbulkan iritasi maupun efek samping jangka panjang. Pemahaman ini memberi arah yang jelas bagi tim formulasi sehingga produk yang dirilis sesuai standar.
Memahami aturan izin BPOM juga memberi keuntungan penting bagi brand karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Saat ini, masyarakat semakin berhati hati dalam memilih kosmetik dan cenderung membeli produk yang sudah memiliki nomor izin edar resmi. Ketika sebuah brand konsisten mematuhi regulasi, citra bisnis menjadi lebih kuat dan peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas semakin besar.
Baca Juga: Contoh Iklan Skincare yang Efektif untuk Meningkatkan Brand Awareness
Regulasi BPOM Terbaru yang Perlu Diketahui Industri Kosmetik
Dalam beberapa tahun terakhir BPOM memperbarui sejumlah aturan untuk memperkuat pengawasan produk kosmetik di Indonesia. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.
Regulasi ini mengatur standar proses produksi, termasuk kewajiban memiliki fasilitas yang memenuhi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik atau CPKB, persyaratan audit, serta kewajiban pelaporan bagi pelaku usaha. Aturan ini tersedia di situs pemerintah melalui portal regulasi nasional.
Selanjutnya, pada tahun 2024 BPOM merilis Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 mengenai Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. Penandaan seperti komposisi, nomor notifikasi, dan petunjuk penggunaan wajib dicantumkan secara jelas pada kemasan.
Selain itu, setiap klaim seperti mencerahkan, menyamarkan kerutan, atau membantu mengatasi jerawat harus disertai dasar ilmiah yang valid. BPOM juga memberikan batasan yang jelas mengenai promosi agar tidak menyesatkan konsumen, termasuk larangan menggunakan klaim yang terdengar seperti manfaat medis.
Perubahan lain yang sangat penting bagi industri adalah hadirnya Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik. Regulasi ini memuat daftar bahan yang diperbolehkan, dibatasi, atau dilarang dalam kosmetik.
Di dalamnya juga dijelaskan batas konsentrasi maksimum berbagai bahan aktif yang sering digunakan dalam skincare. Regulasi ini membantu brand memastikan bahwa formulasi produknya tetap aman dan sesuai standar keamanan yang diakui BPOM.
Secara keseluruhan, rangkaian regulasi ini menunjukkan bahwa BPOM semakin memperketat pengawasan terhadap industri kosmetik. Mulai dari proses produksi, klaim pemasaran, hingga keamanan bahan, semuanya ditetapkan untuk memastikan konsumen terlindungi.
Baca Juga: Cara Mudah Pilih Supplier Skincare Terpercaya
Risiko Produk Kecantikan Tanpa Izin BPOM
Produk kecantikan yang tidak mengikuti peraturan BPOM tentang kosmetik memiliki berbagai risiko yang dapat merugikan produsen maupun konsumen. Berikut beberapa risiko yang paling sering terjadi.
1. Risiko Kesehatan Bagi Konsumen
Produk yang tidak memiliki izin edar tidak melalui evaluasi keamanan dan mutu, sehingga berpotensi mengandung bahan yang tidak sesuai standar. Konsumen dapat mengalami iritasi kulit, alergi, breakout yang parah, hingga dampak kesehatan jangka panjang apabila produk mengandung bahan berbahaya atau konsentrasinya melebihi batas aman.
2. Sanksi Hukum Bagi Produsen
Dari sisi legalitas, produk tanpa izin BPOM dapat ditarik dari peredaran oleh pihak berwenang. Produsen juga dapat dikenai sanksi berupa denda maupun hukuman lain sesuai peraturan yang berlaku.
3. Reputasi Brand Terganggu
Ketika sebuah produk dinyatakan tidak memiliki izin BPOM, reputasi brand dapat turun secara signifikan. Dalam era digital, informasi negatif cepat menyebar dan konsumen cenderung enggan membeli produk yang tidak memiliki legalitas jelas.
4. Pembatasan Akses Penjualan di Marketplace
Banyak platform e-commerce mewajibkan nomor notifikasi BPOM untuk kategori kosmetik dan skincare. Produk tanpa izin tidak dapat dipasarkan di platform resmi sehingga jangkauan distribusi menjadi sangat terbatas.
5. Hilangnya Kepercayaan Konsumen
Konsumen kini lebih selektif dalam memilih produk kecantikan dan menjadikan izin BPOM sebagai indikator keamanan. Tanpa legalitas tersebut, produk kehilangan daya tarik dan sulit bersaing dengan brand yang sudah memenuhi regulasi resmi.
Baca Juga: Kata-Kata Promosi Produk Kecantikan yang Menarik Konsumen
Ciptakan Produk Kecantikan Sesuai Regulasi BPOM Bersama CISAS
Regulasi BPOM memberi panduan jelas agar produk kosmetik dapat diproduksi dan dipasarkan sesuai ketentuan yang berlaku. CISAS membantu Anda melalui setiap tahapnya, mulai dari pembuatan formula, penyiapan dokumen, hingga proses pendaftaran yang mengikuti standar resmi.
Jika Smartpreneur ingin membangun brand dengan fondasi regulasi yang kuat, CISAS siap menjadi mitra maklon yang mendampingi Anda dari awal hingga produk siap rilis. Hubungi tim CISAS sekarang juga!
Ditinjau oleh dr. Oscar Wiradi Putera
